Sumsel siapkan guru sekolah swasta lulus sertifikasi

 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyiapkan para guru non aparatur sipil negara yang mengajar di sekolah swasta untuk lulus tahapan sertifikasi profesi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

 

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang, Jumat, mengatakan ratusan ribu guru swasta yang tersebar di 17 kabupaten kota itu disiapkan melalui pelaksanaan program pengembangan kompetensi tenaga pendidikan.

 

Program pengembangan kompetensi guru itu berisikan ragam pelatihan yang difasilitasi secara rutin oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota setiap tahunnya.

 

Bahkan, pemerintah provinsi juga membuka lebar bila pihak ketiga penyedia jasa pelatihan kependidikan untuk andil dalam program pengembangan kompetensi tenaga pendidikan tersebut.

 

“Di sini menandakan perhatian bukan cuma untuk sekolah negeri saja. Tapi kami (pemerintah) terus mendorong supaya guru swasta jadi berkompeten dan bisa lolos uji sertifikasi profesi,” kata Herman Deru.

 

Menurutnya, sertifikasi profesi itu penting bagi kalangan guru non aparatur sipil di lembaga pendidikan swasta, sebab akan memberikan legitimasi profesionalisme kepada mereka dan juga secara pendapatan.

 

“Jadi semakin banyak guru yang bersertifikasi maka mutu pendidikan di Sumsel juga akan lebih baik,” kata mantan Bupati OKU Timur ini.

 

Namun tentunya, lanjut dia, semua inisiasi pemerintah untuk guru ini akan lebih tepat guna bila mendapatkan dukungan ataupun konsistensi dari petinggi setiap lembaga pendidikan swasta yang ada.

 

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel Prof Dr Romli mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperjuangkan guru di lembaga pendidikan swasta bersertifikasi profesi.

 

Sertifikasi profesi tersebut sangat dibutuhkan oleh guru swasta yang kondisinya sering dihadapkan dengan dilema terkait kepastian masa depan mereka.

 

“Kami tidak bisa memungkiri dilemanya guru saat pengabdian tapi di sisi lain mereka dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, jadi mereka butuh sertifikasi itu, nah adanya komitmen pemerintah ini sangat kami apresiasi,” kata dia.

 

Romli memastikan, pihaknya juga secara internal terus memberikan ragam pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kapabilitas guru untuk bisa lolos sertifikasi.

 

Berdasarkan data tahun 2022 ini, sudah sebanyak 60 persen atau sekitar 6.000 dari 10.000 orang guru yang berada dalam naungan lembaga pendidikan Muhammadiyah Sumsel sudah bersertifikasi profesi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Riza Fahlevi mengatakan, sertifikasi guru dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) sesuai dengan amanah PP 74.2009 Juncto PP 19/2017 tentang guru.

 

Setiap guru mesti mengikuti uji tulis nasional atau uji kompetensi guna mendapatkan sertifikasi profesi.

 

Adapun, kata dia, dalam proses tersebut jumlah jam mengajar dan masa kerja guru yang bersangkutan menjadi salah satu penilaian kelulusan.

 

Kemudian, setelah dinyatakan lulus maka negara memberi keistimewaan kepada para guru bersertifikat profesi, yakni berupa uang tunjangan tambahan di luar gaji pokok.

 

Uang tunjangan guru bersertifikat profesi itu jumlahnya mencapai senilai Rp2 juta- Rp3 juta per triwulan yang tujuannya agar murid mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.

 

Namun, Riza berharap, kepada setiap guru yang lulus sertifikasi dapat memfungsikan uang tunjangan dari negara itu, untuk mengembangkan kompetensi akademiknya, atau melakukan riset-riset kependidikan.

 

Sebab perlu untuk diketahui sertifikasi profesi tersebut tujuannya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan Sumsel.

 

"Bukan justru cenderung untuk memperkaya diri membeli mobil baru atau sebagainya. Saya harap mental seperti ini yang mesti dihentikan,” kata dia.

 

Pemerintah sangat mengharapkan konsistensi guru bukan hanya sekolah negeri tapi juga swasta untuk meningkatkan kualitasnya terlebih karena sektor pendidikan saat ini sudah mengalami banyak penyesuaian pascaterdampak COVID-19 yang menuntut semua pihak berbenah, demikian Riza.